Kasus Terorisme di Poso Perlu Kajian Mendalam

13-03-2014 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Syarifudin Sudding meminta aparat pemerintahan dan kepolisian di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian mendalam terhadap kasus terorisme terus berulang Kabupaten Poso. Sebagai wakil rakyat ia mengaku memperoleh data dan fakta yang menurutnya patut ditindaklanjuti.
 
"Perlu ada satu kajian mendalam jangan sampai persoalan Poso dijadikan proyek, pengalihan isu, lalu kemudian anggota kepolisian yang jadi korban, saya prihatin. Saya tidak yakin ini aksi terorisme semata, saya pikir pimpinan tingkat atas perlu menyelesaikan. Kalau menelusuri laporan masyarakat dan wartwan dugaan tadi mengandung kebenaran, namun ini perlu kajian," katanya saat rapat dengan jajaran mitra dalam Kunjungan Kerja di Palu, Sulteng, Rabu (12/3/14).
 
Sementara itu anggota Tim Kunker Abu Bakar Alhabsy meminta Pemprov dan Polda Palu memperhatikan aspek sosiologis dalam mengurai permasalahan teror di propinsi yang sebagian wilayahnya berhadapan langsung dengan negara tetangga Filipina ini. Ia meminta perlu mengoptimalkan kerja sama segenap pihak termasuk tokoh masyarakat dalam menghadapi praktek radikalisasi.
 
"Soal terorisme apa ini sandiwara, apa ini dipelihara, itu memang fakta menyakitkan," ujar politisi dari Fraksi PKS ini. Pada bagian lain ia juga mengingatkan aparat Polda Sulteng dalam menangani terduga terorisme sesuai protap yang ada.
 
"Saya mendapat laporan ada penganiayaan terhadap terduga Suherman, dia dipaksa menggigit sepatu petugas. Ada praktek radikalisme memang, tapi dalam penanganannya jangan main timpa saja," tandasnya.  
 
Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Ari Dono Sukmanto menjelaskan aksi teror terbaru terjadi 25 Februari lalu di Desa Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Sejumlah langkah telah diambil diantaranya penggerebekan tempat persembunyian dan pengejaran terhadap pelaku.
 
"Sejumlah langkah telah dilakukan untuk mengatasi aksi kelompok radikal dan kelompok sipil bersenjata. Kepolisian telah melakukan patroli dialogis, membentuk pos dan melakukan penjagaan di tempat-tempat rawan keluar masuk anggota kelompok," tutur Kapolda. (iky)
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...